Kekuasan
I.
DEFINISI
Pengertian kekuasaan Menurut Max
Weber
Menurut Max Weber dalam Buku Wirtschaft und Gessellshaft
pada tahun 1992 bahwa pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu
hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan
apapun dasar kemampuan ini (Macht beduetet jede chance innerhalb einer
soziale Beziehung den eigenen Willen durchzusetchen auch gegen Widerstreben
durchzustzen, gleichviel worauf diese chance beruht).
Pengertian kekuasaan oleh Max Weber ini dapat kita katakan
bahwa kekuasaan adalah keegoisan dalam suatu kelompok akan tetapi walaupun
keegoisan tersebut memiliki pertentangan, tetap tidak mampu melawan dikarenakan
adanya kekuasaan tersebut.
Pengertian Kekuasaan Menurut Harold
D. Laswell dan Abraham Kaplan
Selanjutnya, pengertian kekuasaan yang hampir sama
diungkapkan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yaitu:
Pengertian kekuasaan adalah suatu
hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan (Power is a
relationship in which one person or group is able) tindakan seseorang atau
kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama (to determine the action of
another in the direction of the former’s own ends).
Pengertian kekuasaan Oleh Barbara Goodwin (2003)
Pengertian kekuasaan oleh ahli politik kontemporer ini
sedikit lebih kasar, menurutnya, pengertian kekuasaan adalah: Kemampuan (Force
is the ability) untuk mengakibatkan seseorang bertindak
dengan cara yang oleh yang bersangkutan (to cause someone to act in a
way which she would not choose), dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak
dilibatkan (left to herself). Dengan kata lain memaksa seseorang
untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya (In other
words to force someone to do something against her will).
Berdasarkan pengertian kekuasaan diatas, dapat diambil
beberapa poin yaitu:
- Bahwa
kekuasaan umumnya diselenggarakan melalui isyarat jelas. Hal ini
disebut dengan kekuasaan Manifes atau manifest power.
- Kekuasaan
yang lain, namun hanya kadang terjadi yaitu kekuasaan implisit yang
terjadi tanpa adanya isyarat yang jelas.
- Hal
yang perlu ditekankan karena adanya kekuasaan adalah adanya hak
untuk mengadakan sanksi. Dalam menyelenggarakan kekuasaan, banyak upaya
yang dilakukan dalam bentuk sanksi untuk menegakkan kekuasaan seperti
koersi, persuasi dan cara lainnya.
II.
SUMBER – SUMBER
Sumber
kekuasaan menurut John Brench terdiri dari 5 yaitu:
- Kekuasaan menghargai (reward
power)
Kekuasaan
yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi
penghargaan pada oang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah.
- Kekuasaan memaksa (coercive
power)
Kekuasaan
berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalua
tidak memenuhi perintah atau persyaratan
- Kekuasaan sah (legitimate
power)
Kekuasaan
formal yang diperoleh berdasarkan hokum atau aturan yang timbul dari pengakuan
seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh
sampai pada batas tertentu
- Kekuasaan keahlian (expert
power)
Kekuasaan
yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa permberi pengaruh mempunyai
keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang
dipengaruhi
- Kekuasaan rujukan (referent
power)
Kekuasaan
yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi
pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi.
Ada pun sumber kekuasaan itu sendiri ada 3
macam,yaitu:
1.
Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan
a. Kekuasaan
formal atau Legal (French & Raven 1959)
Contohnya komandan tentara, kepala dinas,
presiden atau perdana menteri.
Kendali atas sumber dan ganjaran (French
& Raven 1959)
Majikan yang menggaji karyawannya, pemilik
sawah yang mengupah buruhnya, kepala suku atau kepala kantor yang dapat
memberi ganjaran kepada anggota atau bawahannya.
b. Kendali atas
hukum (French & Raven 1959)
Kepemimpinan yang didasarkan pada rasa takut.
Contohnya perman-preman yang memunguti pajak dari pemilik toko. Para pemilik
toko mau saja menuruti kehendak para preman itu karena takut mendapat perlakuan
kasar. Demikian pula anak kelas satu SMP yang takut pada senior kelas3 yang
galak dan suka memukul sehingga kehendak seniornya itu selalu dituruti.
c.
Kendali atas informasi (Pettigrew, 1972)
Siapa yang menguasai informasi dapat menjadi
pemimpin. Contohnya orang yang paling tahu jalan diantara serombongan pendaki
gunung yang tersesat akan menjadi seorang pemimpin. Ulama akan menjadi pemimpin
dalam agama. Ilmuan menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan.
d. Kendali
ekologik (lingkungan)
Sumber kekuasaan ini dinamakan juga
perekayasaan situasi .
• Kendali atas penempatan
jabatan.
Seorang atasan atau manager mempunyai
kekuasaan atas bawahannya karena ia boleh menentukan posisi anggotanya.
• Kendali atas tata lingkungan.
Kepala dinas tata kota berhak memberi
izin bangunan. Orang-orang ini menjadi pemimpin karena kendalinya atas penataan
lingkungan.
2.
Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian.
Berasal dari sifat-sifat pribadi.
a.
Keahlian atau keterampilan (French & Raven 1959)
Contohnya pasien-pasien di rumah sakit
menganggap dokter sebagai pemimpin karena dokterlah yang dianggap sebagai ahli
untuk menyembuhkan penyakitnya.
b. Persahabatan
atau kesetiaan (French & Raven 1959)
Sifat dapat bergaul, setia kawan atau setia
kepada kelompok dapat merupakan sumber kekuasaan sehingga seseorang dianggap
sebagai pemimpin. Contohnya pemimpin yayasan panti asuhan dipilih karena
memiliki sifat seperti Ibu Theresa.
c.
Karisma (House,1977)
Ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya
kewibawaan pribadi dari pemimpin juga merupakan salah satu sumber kekuasaan
dalam proses kepemimpinan.
3.
Kekuasaan yang bersumber pada politik
a.
Kendali atas proses pembuatan keputusan (Preffer & Salanick, 1974)
Ketua menentukan apakah suatu keputusan akan
di buat dan dilaksanakan atau tidak.
b. Koalisi
(stevenson, pearce & porter 1985)
Ditentukan hak dan wewenang untuk membuat
kerjasama dalam kelompok.
c.
Partisipasi (Preffer, 1981)
Pempimpin yang mengatur pastisipasi dari
masing-masing anggotanya.
d.
Institusionalisasi
Pempimpin agama menikahkan suami istri.
Notaris atau hakim menentapkan berdirinya suatu perusahaan.
III.
JENIS KEKUASAAN
Dewasa ini telah dikenal berbagai
bentuk kekuasaan nan menjadi dasar jalannya pemerintahan. Bentuk-bentuk
kekuasaan tersebut umumnya didasarkan atas ideologi atau faham-faham tertentu.
Bila Anda pernah mendengar istilah monarki dan aristokrasi sesungguhnya Anda
telah mendengar jenis-jenis kekuasaan dan pemerintahan nan telah dikenal di
global ini. Mari kita mengenal lebih dekat teori-teori kekuasaan tersebut
1. Monarki
Jenis kekuasaan ini berpusat pada
satu orang sebagai pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasan tersebut umumnya
dikenal sebagai raja. Oleh sebab itu, jenis pemerintahan ini biasanya berbentuk
kerajaan. Dalam praktiknya, raja memegang penuh kendali negara. Namun demikian,
biasanya jalannya pemerintahan dikendalikan oleh perdana menteri nan diawasi
langsung oleh parlemen. Inggris, Jepang, Spanyol, Belanda, dan Norwegia
merupakan segelintir negara nan masih menerapkan sistem monarki dalam jalannya
pemerintahan mereka.
Sistem monarki bisa dibagi menjadi
dua, yakni monarki mutlak dan monarki konstitusional. Monarki mutlak berarti
kepala negara dan pemerintahan dipegang penuh oleh raja. Tidak ada sistem
pemilihan perdana menteri dan juga tak ada sistem partai politik dalam jalannya
pemerintahan. Salah satu negara nan masih menjalankan sistem pemerintahan ini
ialah Saudi Arabia. Bentuk monarki konstitusional terjadi ketika raja berbagi
kekuasaan dengan perdana menteri. Artinya, raja bertindak sebagai kepala negara
dan perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan.
Sistem monarki atau kerajaan
mendapatkan kritikan nan cukup pedas dari sejumlah ahli politik dan hukum.
Sistem kerajaan bertumpu pada seorang raja nan memimpin, sehingga aspirasi dari
rakyat akan sulit direalisasikan apabila mendapati seorang raja nan tiran atau
otoriter.
Sistem kerajaan juga merupakan
sistem pemerintahan nan berlangsung dengan kekuasaan nan diwariskan dari
generasi ke generasi. Tentu saja penerima tahta kekuasaan tersebut ialah anak
raja atau keluarga dari raja sebelumnya. Metode pengalihan kekuasaan dengan
pewarisan bisa menimbulkan kontradiksi dan ketidakpuasan dari pihak lain.
Sehingga sistem kerajaan akan cenderung dekat dengan penggulingan kekuasaan
2. Aristokrasi
Bentuk Aristokrasi terjadi ketika
kendali pemerintahan atau kekuasaan tak hanya dipegang oleh satu orang, seperti
raja atau ratu. Bentuk kekuasaan ini menggambarkan bahwa kekuasaan dipegang
oleh sekelompok orang nan berpengaruh baik itu dari segi kekayaan (bangsawan)
maupun dari segi keilmuwan. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem monarki.
Namun demikian, suatu teori menggambarkan bahwa sistem aristokrasi terjadi
ketika terjadi revolusi bentuk pemerintahan monarki menjadi aristokrasi.
3. Demokrasi
Pada jenis kekuasaan ini, rakyat
memegang kendali penuh atas jalannya roda pemerintahan. Pemerintahan akan
berjalan jika memang rakyat berkehendak. Sebaliknya, rakyat juga dapat
menghentikan jalannya pemerintahan jika memang rakyat tak puas terhadap kinerja
pemerintahan.
Menurut bentuknya, sistem demokrasi
bisa dibagi menjadi dua macam, yakni demokrasi langsung atau demokrasi
perwakilan. Sinkron namanya, demokrasi langsung memberikan kebebasan penuh
terhadap rakyat dalam memberikan aspirasinya tanpa harus diwakilkan kepada
orang lain. Kebalikan dari demokrasi langsung ialah demokrasi perwakilan. Pada
demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil nan sinkron dengan kriteria dan
kemudian aspirasi dari rakyat dipercayakan penuh kepada wakil rakyat tersebut.
Sistem demokrasi merupakan sistem
pemerintahan nan paling banyak dipegang oleh negara-negara dunia. Sistem
demokrasi nan berasal dari revolusi bangsa Eropa pada abad pertengahan. Sistem
demokrasi dianggap sebagai sistem nan paling ideal oleh berbagai pemikir dan
ilmuan saat ini.
Namun pada penerapannya sistem
demokrasi tak semulus dengan teorinya. Sistem demokrasi bagaikan sebuah sistem
nan bisa dimanipulasi menurut para pengunjuk rasa Occupy Wall Street di tahun
2011. Para pengunjuk rasa menduga kuat bahwa pengambil kebijakan negara Amerika
Perkumpulan bukanlah Presiden atau para anggota Parlemen, namun penentu
kebijakan negara AS selama ini justru para pemilik kapital (kapitalis),
investor, dan para bankir nan berdiam di Wall Street.
Tidak hanya di Amerika Perkumpulan
kenyataan memanipulasi pemerintahan demokrasi terjadi. Di Indonesia pun kita
bisa merasakan hal tersebut. Lihatlah bagaimana sejumlah kebijakan nan
seharusnya berpihak pada rakyat tetapi malah mementingkan para pengusaha dan
investor. Sejumlah BUMN dijual ke partikelir dan asing, padahal dengan BUMN
tersebut bisa sebagai sektor pemasukan pemerintah buat memenuhi kesejahteraan
rakyat. Dalih profesionalitas dan pemugaran sistem manajemen BUMN pun
dikemukakan pemerintah.
Indonesia telah beberapa kali
mengubah model penerapan demokrasi. Mulai dari awal kemerdekaan hingga saat
ini, bangsa Indonesia masih mencari model kekuasaan nan cocok buat kebudayaan
dan nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi Terpimpin pernah dirasakan oleh rakyat
Indonesia nan hayati pada masa kekuasaan Bapak Soekarno.
Pada peralihan kekuasan dari Bapak Soekarno
ke Soeharto, Indonesia berubah model demokrasinya menjadi demokrasi Pancasila.
Dengan tujuan mengembalikan model pemerintahan ke bentuk nan diharapkan oleh
para penggagas Pancasila pada awal kemerdekaan. Namun sayang, niat tersebut tak
semudah nan digembar-gemborkan oleh pemerintah saat itu. Malah Indonesia
dipimpin oleh sebuah presiden nan mutlak dan memerintah paling lama di dalam
sejarah penerapan demokrasi.
Maka para ahli sejarah dan politik
menyebut masa pemerintahan Bapak Soeharto sebagai rezim orde baru. Kata rezim
tersebut menandakan bahwa kekuasaan dipegang oleh sebuah golongan atau
kelompok. Berakhir rezim orde baru tak berarti Indonesia mengambil bentuk
demokrasi nan ideal bagi kesejahteraan rakyatnya, malah bangsa Indonesia keluar
dari rezim orde baru menuju sistem demokrasi liberal.
Kata liberal tersebut menempel pada
demokrasi dengan maksud menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi
nan bersifat liberal. Liberal nan dimaksud ialah liberalisme pada sektor-sektor
publik. Liberalisme sektor ekonomi, sosial, pendidikan bahkan pada sektor
kesehatan tengah terjadi pada masa kini.
Ya, tak ada sistem kekuasaan nan
sempurna. Setiap model kekuasaan mempunyai segi kelemahan. Dengan belajar
mengenai teori-teori kekuasaan ini diharapkan kita bisa menjadi seorang nan
paham dan kritis terhadap pembahasan ini.
Sumber :
